Home / Berita / Ketidaksesuaian Waktu Buka Posyandu Jadi Alasan Ibu Tidak Berikan Imunisasi

Ketidaksesuaian Waktu Buka Posyandu Jadi Alasan Ibu Tidak Berikan Imunisasi

Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan United Nations for Children Fund (UNICEF) yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memaparkan hasil survei mengenai implementasi imunisasi dalam acara Pertemuan Koordinasi Tokoh Agama di wilayah High Risk Communities, Sabtu (18/3).

Acara yang diselenggarakan di Hotel Elmi tersebut dihadiri oleh 55 orang yang terdiri dari para tokoh rukun warga (RW), lurah, serta kepala pos pelayanan terpadu (posyandu). Tujuannya, untuk menghindari missed opportunity. Menurut Kepala Seksi Pencegahan Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P3PMK) Dinkes Jatim, Gito Hartono, missed opportunity itu banyak terjadi di wilayah kumuh dan miskin (kumis).

Missed opportunity ini terjadi sebanyak 40 persen di wilayah kumis. Missed opportunity adalah selisih waktu buka posyandu dan kedatangan para ibu dan anaknya yang tidak sesuai. Akibatnya, para bayi tidak mendapat imunisasi secara tepat dan berkala,” tutur Gito.

“Ketika bayi mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap, mereka akan rentan terkena PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi),” imbuhnya.

Peneliti FKM UNAIR Arief Hargono, drg., M.Kes., dan Kurnia Dwi Artanti, drg., M.Sc, memaparkan tentang hasil survei pelaksanaan imunisasi di wilayah risiko tinggi di Surabaya. Di Surabaya sendiri, wilayah risiko tinggi berada di kawasan Gading, Gundih, dan Sidotopo.

Dalam paparannya, peneliti menampilkan data-data perbandingan antara wilayah Sidoarjo, Malang, Pasuruan, dan Surabaya. Data-data yang ditampilkan adalah persentase masyarakat yang tidak tahu imunisasi, masyarakat yang tidak memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak, dan alasan para ibu tidak mengajak anaknya untuk mendapatkan imunisasi.

“Di metode survei itu ada beberapa pertimbangan. Pertama, ruang lingkup sasaran misalnya siapa kelompok yang kita survei. Kedua, identifikasi tempat. Untuk survei sendiri memerlukan waktu satu hari karena sasaran kelompok survei sudah kita tentukan di awal. Selain itu anggota tim survei juga banyak, yakni terdiri dari kader dan dinas provinsi. Semuanya secara serentak ikut turun lapangan sehingga satu hari selesai,” jelas Arief.

Penulis: Pradita Desyanti

Editor: Defrina Sukma S

About admin

Cek Juga

Prof. Ririh Yudhastuti, Guru Besar Baru Fakultas Kesehatan Masyarakat

Menjelang pertengahan tahun 2017, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan sukacita menyambut gelar guru besar …

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.